Pemberdayaan Perempuan Berprespektif Gender yang Berbasis Komunitas

Pendahuluan

Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik di pembangunan nasional dan daeraha memerlukan suatu strategi khusus yang tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli akan pemenuhan hak-hak perempuan tetapi juga memerlukan peran serta dari seluruh pihak diantaranya pemerintah, laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Berbicara strategi peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan yang menitikberatkan pada langkah pemberdayaan perempuan itu sendiri, hal ini didasarkan oleh komitmen yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB untuk ikut serta dalam mengadopsi Millenium Development Goals (MDG) atau Tujuan Pembangunan Milenium. MDG terdiri atas 8 tujuan yaitu:[1]

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan

2. Pendidikan Dasar untuk Semua

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

8. Membangun Kerjasama Global untuk Pembangunan

Dimana jika dilihat dari tujuan ketiga adanya suatu upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang korelasi dari tujuan tersebut berhubungan bagaiman sebuah pembanguan nasional dan daerah dapat mendorong kesetaraan gender dan mengikutsertakan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan bukan lagi hanya diposisikan sebagai objek dari pembangnan tersebut yang berakibat perempuan tidak berdaya atau dipaksa untuk tidak berdaya.

Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan kerapkali dihubungkan dengan kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses menentukan penggunaan dana bantuan yang diberikan di tingkat desa atau kecamatan. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan apakah dana bantuan akan digunakan untuk membangun jalan atau jembatan dipercaya sebagai proses untuk memberdayakan mereka. Pendekatan pembangunan terkini yang menekankan partisipasi masyarakat diyakini sebagai resep yang lebih mujarab dalam menekan angka kemiskinan ketimbang memberikan bantuan secara “top down” tanpa proses dialog dengan publik. Sejak itulah, kini berkembang banyak konsep dan teori mengenai hubungan antara pemberdayaan, hak dan upaya menekan angka kemiskinan.

Amartya Sen[2] dalam bukunya Development As Freedom menulis secara khusus mengenai peranan dan posisi perempuan sebagai subjek pembangunan. Sen mengakui bahwa pemikiran perempuan sebagai agent of change bukanlah hal baru. Mary Wollstonecraft dalam “Vindication of the Rights of Women” yang dirampungkan dalam abad 18 telah menyebut posisi perempuan yang tidak saja sebagai objek yang perlu disejahterakan namun perempuan juga berperan besar dalam melakukan perubahan termasuk ikut mendorong untuk menekan angka kemiskinan.[3]

Peran dan posisi perempuan dalam pembangunan juga cukup penting namun selama ini tidak tercatatnya pekerjaan-pekrjaan domestik perempuan dan pekerjaan-pekerjaan sub-sistem lain yang dikerjakan perempuan menyebabkan peran perempuan tidak terlihat dalam pembangunan suatu negara bahkan di dalam rumah tangga. Akibatnya, pekerjaan perempuan sering dianggap tidak bernilai atau kalah nilainya dengan pekerjaan yang dilakukakan laki-laki.[4]

Alasan mengapa peran perempuan dalam ekonomi tidak tampak adalah sudut pandang feminisme. Frederic Engels melalui bukunya The Origin of The Familiy, Private Property, and The State menyebutkan kerja perempuan yang menjadi tidak terlihat secara ekonomi berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual di dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dianggap bertanggung jawab untuk kerja reproduksi di dalam rumah dan laki-laki memiliki hak untuk melakukan kerja produksi di ranah publik.[5]

Berdasarkan dari paparan tentang alasan kenapa diperlukan suatu strategi khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan terutama melalui pendekatan kumunitas dimana perlakukan pemberdayaan tersebut perlu tindakan yang berbeda berdasarkan situasi sosial komunitas tersebut. Untuk melihat lebih lanjut tentang strategi tersebut diperlukan beberapa pertanyaan kunci untuk mencari upaya yang efektif dalam melakuakn pemberdyaan perempuan berbasis komunitas, diantaranya yaitu:

Kenapa perlu adanya pemberdayaan perempuan berprespektif gender yang berbasis komunitas? Sebelum mengetahui apa itu bentuk pemberdayaan perempuan berprespektif gender, terlebih dahulu perelu kita ketahui bentuk dari pemberdayaan perempuan itu sendiri, dimana definisi umum menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah Usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan meliputi aspek kondisi (kualitas & kemampuan) atau posisi (kedudukan & peran) laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.[6] Pemahaman pemberdayaan perempuan tersebut berdasarkan kepada konsep awal tentang pemeberdayaan yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan.[7] Pemberdayaan merupakan kombinasi antara dua faktor yang saling terkait yakni agency dan struktur peluang. Agency yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan yang berarti baginya. Sedangkan struktur peluang adalah berbagai aspek yang membuat seseorang dapat berbuat sesuatu karena kemampuannya untuk memilih.[8] Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai: dalam situasi dimana terdapat ketidakseimbangan relasi kekuasaan, maka seseorang yang memiliki kapasitas yang memadai mampu melakukan pilihan-pilihan yang efektif serta dapat memperoleh benefit dari berbagai upaya/proyek yang berusaha menekan angka kemiskinan.

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi tersebut ternyata dalam konteks pemberdayaan perempuan juga melibatkan laki-laki, poin ini yang menyatakan bahwa sebenarnya bebicara pemberdayaan perempuan harus berprespektif gender kaena tidak hanya melibatkan perempuan sebagai subyek utama tetapi juga harus melibatkan laki-laki sebagai mitra sejajar dalam pemberdayaan tersebut.

Namun pelibatan laki-laki dalam program pemeberdayaan perempuan dalam beberapa komunitas masih menjadi hal agak sulit dilakukan terutama di komunitas pedesaaan dan kawasan suburban (pinggir perkotaan), karena pemahaman yang ada bahwa ketika berbicara pemeberdayaan perempuan hanya menjadi isu bagi perempuan saja dan bahkan juga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan penolakan bagi laki-laki itu sendiri terutama dalam beberpa program pemeberdayaan seperti dalam bidang politik dan sosial dimana bentuk pemeberdayaan tersebut dianggap merubah perempuan agar bertindak berani dan melawan laki-laki, tetapi akan bebeda ketika pemberdayaan di bidang ekonomi kecenderungan akan di dukung walaupun nanti pemeroleh hasil dari pemberdayaan ini paling banyak di dominasi oleh laki-laki.

Tindakan-tindakan dominasi laki-laki atas perempuan ini yang menjadikan dasar awal dari perlu adanya langkah pemberdayaan bagi perempuan karena dampak dari tidak berdayanya perempuan berakibat adanya proses pemiskinan oleh pembangunan yang tidak berprespektif gender tersebut.

Apa dampak ketika perempuan tidak berdaya? Pemberdayaan dapat diartikan sebagai: dalam situasi dimana terdapat ketidakseimbangan relasi kekuasaan, maka seseorang yang memiliki kapasitas yang memadai mampu melakukan pilihan-pilihan yang efektif serta dapat memperoleh benefit dari berbagai upaya/proyek yang berusaha menekan angka kemiskinan.

Jika seorng perempuan tidak berdaya maka proses pemiskinan bagi perempuan makin meluas dan mengakibatkan hak-hak asasi perempuan akan dilanggar dimana kosnsep pemiskinan terhadap perempuan dikarenakan adanya pemahaman dari masyarakat bahwa bahwa perempuan hanya bekerja di bidang reproduksi di rumah dan laki-laki memiliki kesempatan bekerja di bidang produksi di luar rumah. Pandangan dari paham tradisional ini juga muncul dari pelabelan negatif terhadap perempuan seperti perempuan itu lemah lembut, mengalah, tidak rewel, emosional, telaten dan tekun. Akibatnya, terjadi pembagian kerja secara seksual di mana laki-laki mendapat porsi yang menguntungkan sebagai makhluk publik yang berupah, sedang perempuan menjadi makhluk privat yang tidak berupah.[9]

Namun patut menjadi perhatian ketika ketergantungan tersebut mengakibatkan perempuan tidak bisa mandiri maka stigma masyarakat yang selama ini menganggap perempuan hanya bekerja di ranah domestik dan tidak bisa bekerja di ranah publik semakin tertancap secara mendalam. Sehingga panangan masyarakat secara umum akan menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangat kecil atau boleh dibillang menjadi subordinat dari keberadaan laki-laki sebagai pilar utama dalam pembangunan bagi pandangan umum untuk masyarakat yang masih kntal menganut sistem patriakhi.

Sehingga diperlukan langkah affirmasi kepada perempuan melalui pemberdayaan perempuan yang tujuan utamanya adalah menekan upaya pemiskinan bagi perempuan.

Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan berprespektif gender dalam komunitas? Bentuk-bentuk pemeberdayaan perempuan pada prinsispnya ada dalam tiga bentuk yaitu pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi produktif, dan pemberdayaan politik melalui pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Dimensi ketiga – pemberdayaan sosial - ditambahkan dalam strategi gender yang melihat aspek-aspek sosial dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi partisipasi perempuan[10] selain itu juga dapat dilakukan melalui bidang hukum karena sampai saat ini masih banyak produk- hukum yang sangat mendiskriminasikan perempuan sehingga perlu ada pemahaman bagi perempuan tentang hak-hany sebagai warga negara.[11] Namun perlu diingat bentuk-bentuk pemberdayaan ini memerlukan strategi khusus meningta komunitas yang akan menerima tersebut berbeda baik dari latar belakang sosial, budaya dan pendidikan masyarakat setempat. Misal, jika pemberdayaan dilakukan di wilayah pedesaan dan pinggiran perkotaan yang ditujukan kepada komunitas nelayan, petani pemilik lahan dan petani sebagai buruh lahan masih menggunakan pemahaman pemberdayaan adalah pembangunan fisik semata, sehingga diperlukan strategi yang lebih intesnsif yaitu pertama kali adalah melalui pendekatan personal kepada tokoh masyarakat setempat dan mengolah program pemberdayaan yang atraktif dan dengan bahasa-bahasa yang dipahami masyarakat setempat tetapi dalam komunitas ini yang diuntungkan adalah tingakt respektasi dan partisiapasi yang tinggi. Senangkan di komunitas perkotaan relatif harus menggunakan cara yang lebih spesifik lagi dan mendalam kaeran dalam komunitas ini, heterogenitas penduduk sudah angat tinggi dan banyak warga yang memiliki kesibukan tinggi dan bahkan terkesan acuh tapi hal ini tidak bisa dijadikan suatu standar umum baik di kota, pinggiran kota dan pedesaan.

Apa tujuan utama dari program pemeberdayaan perempuan? Jika kita klasifikasikan secara umum, pemberdayaan perempuan dapat diklasifikasi kedalam dua tujuan utama, yaitu:[12]

1. Untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

2. Untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi

Dua tujuan diatas memang jika dicermati secara eksplisit hanya sebatas tujuan yang berimbas kepada perempuan dan anak, tetapi harus dipahami dari makna tersebut sebenarnya dengan berdayanya perempuan dan meningkatnya kualitas hidup anak, tentunya akan berimbas bagi pembangunan secara menyeluruh karena kondisi anak yang sehat dan cerdas oleh dari pahammnya seorang ibu dan bapak untuk bagaimana menjadikan sorang anak sehat dan cerdas tentunya akan berimbas kepada majuanya pembangunan di masa akan datang karena anak adalah subyek dari pembangunan tersebut termasuk perempuan.

Penutup

Pemberdayaan adalah terminologi yang paling sering disejajarkan dan digunakan dalam upaya poverty reduction (mengurangi kemiskinan). Sebagaimana dipaparkan diatas, pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses maupun sebagai suatu tujuan, memegang peranan penting dalam menekan angka kemiskinan perempuan yang tentunya akan menimbulkan dampak positf bagi pembangunan negara, hal ini terjadi karena ada kebersamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan . Lebih dari itu, perempuan yang telah mengalami proses penguatan akan pengetahuan dan cara bagaimana mengunakan sumber daya yang dimilikinya akan menjadi agent of change baik untuk para perempuan miskin lainnya maupun masyarakat secara umum.

---

[1] Ruswiati Suryasaputra, Hak Perempuan dalam mensukseskan Milinium Development Goals 2015, makalah yang dipresentasikan dalam Dialog Santun “ Aktualisasi Peran Kaum Perempuan Dalam Adat Mingakabau dan Masyarakat Sumatera Barat” Padang, 24 Maret 2005

[2] Adalah peraih nobel di bidang ekonomi pada tahun 1998.

[3] Amartya Sen, Development As Freedom. Anchor Books, New York, 1999.

[4] Sulityowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 543-544.

[5] Ibid, hal. 545

[6] Zulfina Adriani, Analisis Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender, makalah yang diunduh melalui http://docs.docstoc.com/orig/2864044/a0ec8eb4-f4f0-41a7-9b34-ecd7f005e3c1.ppt, diakses pada 12 April 2010

[7] Sebagaimana didefinisikan oleh Empowerment Team, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Group, World Bank.

[8] Ruth Alsop and Andrew Norton, 2004, Power, Rights and Poverty Reduction in Power, Rights, and Poverty: Concepts and Connections. A Working Meeting sponsored by DFID and the World Bank.

[9] Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 12-16

[10] Kajian Gender dalam Proyek Pembanguan Berbasi Komunitas: implikasi bagi PNPM Mandiri, Ringkasan Ekseutif, sebagaimana diunduh melalui http://docs.docstoc.com/orig/750959/e69d0a21-1d69-458f-9ecb-cbdbb2f3c76e.PDF, diakses pada 12 April 2010

[11] Produk-produk hukum yang masih diksriminasi terhadap perempuan diantaranya: Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”, Pengaturan tentang Mucikari (Germo) dalam KUHP Pasal 506 termasuk klasifikasi Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum dengan hukuman maksimum 3 bulan, keurang pahaman perempuan sebagai isteri tentang konsep harta bersama dalam warisan, diskriminasi upah yang rendah bagi perempuan, dan pelanggaran hak-hak reproduksi perempuan, misal pemkasaan behubungan seks dalam perkawinan (marital rape)

[12] Zulfina Adriani,op.cit